Jakarta Pusat, Komdigi - Presiden Prabowo Subianto menekankan agar jajaran pemerintah pusat dan daerah tidak melakukan praktik korupsi serta mark-up atau pengelembungan proyek dan anggaran. 

Menurut Kepala Negara di era digitalisasi yang makin terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat dan transparan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menegaskan budaya markup dan penggelembungan proyek serta anggaran adalah tindakan korupsi. 

“Penggelembungan, markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 Juta, ya 100 Juta. Bikin rumah 100 Juta, ya 100 Juta. Jangan 100 Juta dibilang 150 Juta.  Budaya ini yang harus kita hilangkan!” tegasnya dalam pidato pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (PRJMN) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Kepala Negara  kerap menyampaikan The Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang terlalu tinggi dengan salah satu penyebab karena terjadi kebocoran dalam anggaran pemerintahan.

“Saya juga tidak akan paparkan di sini laporan yang saya terima, (terkait) kebocoran-kebocoran, kehilangan uang dari judi online, dari penyelundupan, dari illegal mining, dari illegal logging, dan sebagainya. Tapi pada kesempatan lain, bahkan di Sidang Kabinet, sudah saya paparkan,” jelasnya.

Selain pada Sidang Kabinet, Presiden Prabowo mencanangkan pertemuan secara nasional yang menghadirkan pemerintah daerah baik gubernur, bupati dan walikota agar menyampaikan pentingnya memberikan rasa optimisme kepada masyarakat khususnya generasi muda.

“Saya tidak mau menurunkan moril daripada anak-anak muda kita. Rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, mark-up, akal-akalan dan sebagainya,” tandasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah menerapkan digitalisasi dalam setiap tahapan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.

“Dengan program digitalisasi, e-government, e-katalog, dengan govtech (government technology). Kemungkinan untuk penggelembungan yang gila-gilaan sudah sangat sulit, di semua kementerian dan lembaga kita akan melihat nanti hasilnya,” tutur Presiden 

Namun demikian, Kepala Negara mengingatkan agar semua pihak ikut bekerja sama mewujdukan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. 

“Dan ini membutuhkan kerja sama semua pihak baik yudikatif, legislatif, pemerintahan dan aparat. Semua kita harus kerja sama,” harapnya.

Sumber:https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/lewat-digitalisasi-presiden-prabowo-optimis-bisa-hapus-budaya-mark-up